Delete all scripts... Safe Mesalamine Visa, Mesalamine Uk - kalbar.ipdn.ac.id

Print this Page

Safe Mesalamine Visa

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Berawal dari didirikannya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Malang, Jawa Timur, pada tanggal 1 Maret 1956 berdasarkan SK Mendagri No.Pend. 1/20/565 tanggal 24 September 1956. Direktur Pertama APDN adalah dr. Raspio Woerjadiningrat. Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kader aparatur pemerintah di tiap daerah, maka sejak tahun 1965 satu demi satu didirikan APDN di berbagai provinsi dan pada tahun 1970 telah berdiri 20 APDN di seluruh Nusantara, lokasi-lokasi APDN tersebut adalah di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Bandung, Semarang, Malang, Mataram, Kupang, Ujung Pandang, Manado, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Ambon, dan Jayapura.
 
Untuk menyamakan pola pendidikan APDN, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 1988 tentang Pembentukan APDN yang bersifat Nasional yang dipusatkan di Jatinangor, Sumedang Jawa Barat. Dalam proses perkembangan selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden No.42 Tahun 1992, yang mengubah APDN menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri disingkat menjadi STPDN.

Karena ada aturan yang membatasi setiap departemen/kementerian hanya boleh memiliki satu pendidikan kedinasan, dan pada waktu itu Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini memiliki dua sekolah kedinasan yaitu STPDN dan IIP maka dikeluarkan Keppres Nomor 87/2004 tentang Penggabungan STPDN dan IIP dan Permendagri Nomor 29/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN. Dengan dikeluarkannya dua aturan tersebut maka Departemen Dalam Negeri ( sekarang Kementerian Dalam Negeri ) melebur Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dalam wadah baru bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2005.

Meskipun mengalami perubahan nama, APDN, STPDN, sekarang IPDN, tetap merupakan perguruan tinggi kedinasan pencetak kader-kader aparatur pemerintahan yang menguasai displin ilmu pemerintahan, serta keterampilan dalam ilmu pemerintahan dan ditunjang oleh sikap serta tingkah laku yang baik. Kurikulum yang digunakan di IPDN adalah kurikulum Tritunggal Terpusat bernama JarLatSuh ( Pengajaran, pelatihan dan pengasuhan ). Peserta didik ( disebut dengan PRAJA ) IPDN merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. IPDN merupakan sebuah miniatur Indonesia sehingga merupakan tempat yang pas untuk mendidik dan mengembangkan sikap-sikap kepemimpinan yang negarwan dan berwawasan regional, lokal serta global.

Dan untuk semakin menambah khazanah pengetahuan Praja tentang berbagai daerah yang ada di Indonesia maka IPDN menerapkan system KSK dalam pendidikannnya, yaitu sistem Kumpul-Sebar-Kumpul. 
Pada semester I tingkat pertama ( Muda Praja ), semua praja dikumpulkan di IPDN Kampus Pusat yang ada di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat dan  pada semester II sampai dengan semester VI sebagian dari Praja dikirim ke 7 ( tujuh ) IPDN Kampus Daerah yang ada di Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN yang menetapkan : Kampus IPDN Manado, Kampus IPDN Makassar, Kampus IPDN Pekanbaru, dan Kampus IPDN Bukittinggi, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 892.1¬829 Tahun 2009 ditetapkan lokasi pembangunan kampus IPDN di daerah yaitu: di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, serta pada saat ini sedang dipersiapkan pengembangan Kampus IPDN di Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat, Kampus IPDN di Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kampus IPDN di Jayapura Provinsi Papua. Baru kemudian pada semester VII dan VIII pada tingkat empat atau terakhir ( Wasana Praja ) semua praja berkumpul lagi di IPDN Kampus Pusat.

IPDN Kampus Kalimantan Barat sendiri merupakan Kampus yang didirikan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 425.12-22 Tahun 2009 tentang Lokasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 420/397/IPDN/2011 tentang IPDN Kampus Kalimantan Barat.

Permanent link to this article: http://kalbar.ipdn.ac.id/?page_id=29