PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  39  TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pasal 108

IPDN Kampus di Daerah mempunyal tugas menyelenggarakan pendidikan kepamongprajaan program diploma.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal    108, IPDN Kampus di Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.    pelaksanaan pengajaran, pelatihan, pengasuhan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b.    pembinaan tenaga kependidikan, praja; dan
c.    pelaksanaan administrasi dan manajemen IPDN Kampus di Daerah.

Pasal 110

Susunan Organisasi IPDN Kampus di Daerah terdiri atas:
a.    Direktur;
b.    Asisten direktur;
c.    Bagian;
d.    Unit Pelaksana Teknis; dan
e.    Kelompok fungsional dosen.

Pasal 111

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110    huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pengajaran, pelatihan, pengasuhan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, praja serta melaksanakan administrasi dan manajemen IPDN Kampus di Daerah.

Pasal 112

(1)    Asisten Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, mempunyai tugas membantu    Direktur    dalam    penyelenggaraan    pendidikan kepamongprajaan program Diploma.

(2)    Asisten Direktur terdiri dari:
a.    Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama;
b.    Asisten Direktur Bidang Administrasi Umum; dan
c.    Asisten Direktur Bidang Keprajaan.

Pasal 113

(1)    Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pengajaran dan pelatihan serta kerja sama.

(2)    Asisten Direktur Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b,mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang program dan evaluasi serta administrasi umum.

(3)    Asisten Direktur bidang Keprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat  (2) huruf c, mempunyai togas membantu direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pengasuhan dan pembinaan Praja.

Pasal 114

(1)    Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal    110 huruf c merupakan unsur pelaksana administrasi pada IPDN Kampus di Daerah yang dipimpln oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalul Asisten Direktur.

(2)    Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a.     Bagian Tata Usaha;
b.     Bagian Administrasi Akademik dan kerja sama; dan
c.     Bagian Administrasi Keprajaan.

Pasal 115

(1)    Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a,  mempunyai tugas melaksanakan tata usaha, program dan pelaporan, keuangan dan administrasi umum.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Baglan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a.    penyusunan Program dan pelaporan; dan
b.    pelaksanaan Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 116

Baglan Tata Usaha mernbawahkan:

a.    Subbagian Program dan Pelaporan; dan
b.    Subbaglan Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 117

(1)    Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan.

(2)    Subbagian Administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 118

(1)    Bagian Administrasi Akademik dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal    114 ayat     (2)    huruf b, mempunyai togas melaksanakan urusan administrasi akademik, perkuliahan dan evaluasi, pelatihan, serta administrasi tenaga akademik.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Administrasi Akademik dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
a.    penyusunan administrasi akademik, serta penyiapan perkuliahan dan evaluasi;
b.    pelaksanaaan administrasi tenaga akademik; dan
c.    pelaksanaan pelatihan.

Pasal 119

Bagian Akademik dan kerjasama membawahkan:

a.    Subbagian Administrasi Akademik, Perkuliahan dan Evaluasi;
b.    Subbagian Administrasi Tenaga Akademik; dan
c.    Subbagian Pelatihan.

Pasal 120

(1)    Subbagian administrasi akademik, perkuliahan dan evaluasi sebagaimana  dimaksud dalam Pasal     119 huruf a, mempunyal tugas melakukan urusan administrasi akademik pada program studi serta penyiapan urusan perkuliahan dan evaluasi pada program studi.

(2)    Subbagian Administrasi tenaga akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119    huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi tenaga kependidikan.

(3)    Subbagian Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal    119    huruf c, mempunyai     tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program pengembangan serta evaluasi penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 121

(1)    Bagian Administrasi Keprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal    114 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas menyelengarakan administrasi keprajaan, dan Pengasuhan.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Administrasi Keprajaan menyelenggarakan fungsi:
a.    pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Praja;
b.    pelaksanaan pembinaan disiplin dan pengaturan asrama; dan
c.    pelaksanaan Pengasuhan Praja.

Pasal 122

Bagian Administrasi Keprajaan terdiri atas:

a.    Subbagian Ekstrakurikuler;
b.    Subbagian Pembinaan Disiplin dan Asrama; dan
c.    Subbagian Pengasuhan.

Pasal 123

(1)    Subbagian Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan ekstrakurikuler keprajaan pada program studi.

(2)    Subbagian pembinaan disiplin dan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b, mempunyai tugas urusan pembinaan Disiplin dan pengaturan asrama pada program studi.

(3)    Subbagian Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal    122 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan bimbingan dan pengawasan Praja pada program studi.

Pasal 124

(1)    Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d, merupakan unsur penunjang program studi, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

(2)    Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.    Unit Perpustakaan;
b.    Unit Laboratorium Komputer dan laboratorium bahasa;
c.    Unit Poliklinik;
d.    Unit Laboratorium Pemerintahan dan Museum;
e.    Unit Keamanan Dalam;
f.    Unit Budidaya; dan
g.    Unit Menza dan Laundry;
(3)    Ketentuan mengenal tugas dan fungsi unit pelaksana teknis ditetapkan dengan peraturan rektor.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  30  TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  

 3.    Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110
    Susunan Organisasi IPDN Kampus di Daerah terdiri atas:
a.    Direktur;
b.    Pembantu Direktur;
c.    Bagian;
d.    Unit Pelaksana Teknis; dan
e.    Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
4.    Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112
(1)    Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan program Diploma.
(2)    Pembantu Direktur terdiri atas:
a.    Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama;
b.    Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum; dan
c.    Pembantu Direktur Bidang Keprajaan.
5.    Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113
(1)    Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 112 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pengajaran dan pelatihan serta kerja sama.
(2)    Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 112 ayat (2) huruf b,mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang program dan evaluasi serta administrasi umum.
(3)    Pembantu Direktur bidang Keprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112  ayat  (2) huruf c, mempunyai tugas membantu direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pengasuhan dan pembinaan Praja.
6.    Diantara Pasal 125 dan Pasal 126, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 125A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125A
Bagan Susunan Organisasi IPDN Kampus di daerah tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.